Jakarta, 3 Agustus 2026 — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengintensifkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dan koordinasi lintas sektor menjelang puncak musim kemarau yang diproyeksikan berlangsung pada Agustus dan September 2026. Langkah tersebut diarahkan untuk mengurangi risiko kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, penurunan kualitas udara, serta tekanan terhadap ketersediaan air.
Dalam siaran pers yang diterbitkan pada 30 Juli 2026, BMKG menyatakan fenomena El Niño diperkirakan bertahan setidaknya sampai awal kuartal pertama 2027. Intensitasnya disebut telah melewati ambang kategori kuat. Pada saat yang sama, peluang munculnya Indian Ocean Dipole positif pada September–Desember 2026 dinilai dapat memperkuat kondisi kering di sejumlah wilayah Indonesia.
Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani mengatakan lembaganya memperluas OMC sebagai bagian dari mitigasi bencana hidrometeorologi. “BMKG mengambil langkah proaktif dengan memperkuat dan memperluas OMC,” kata Faisal dalam keterangan resmi di Jakarta.
Lebih dari Separuh Wilayah Memasuki Musim Kemarau
BMKG mencatat 509 Zona Musim atau sekitar 54,5 persen dari luas daratan Indonesia telah memasuki musim kemarau hingga pertengahan Juli. Puncak musim kemarau diproyeksikan meliputi 48,84 persen wilayah pada Agustus dan 25,41 persen pada September.
Kondisi tersebut tidak merata. Sejumlah daerah masih mengalami hujan, tetapi wilayah lain telah mencatat hari tanpa hujan dalam durasi panjang. Catatan terpanjang mencapai 80 hari di Pos Hujan Katerban, Kaligesing, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. BMKG juga memperkirakan sebagian wilayah menghadapi musim kemarau lebih panjang dan lebih kering dibandingkan kondisi normal.
Risiko kebakaran ikut meningkat. Hingga 29 Juli 2026, BMKG mendeteksi 5.019 titik panas yang banyak muncul di Kalimantan Barat, Papua Selatan, dan Riau. Kewaspadaan tinggi diarahkan terutama ke Riau, Sumatra Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Papua Selatan.
OMC Berjalan di Sejumlah Wilayah
Operasi penyemaian awan telah dilaksanakan atau disiapkan di sejumlah daerah. BMKG menyelesaikan OMC di Aceh pada 20–26 Juli serta di Palembang pada 19–30 Juli. Operasi kemudian berlangsung di Palangkaraya sejak 27 Juli hingga 2 Agustus dan di Pekanbaru pada 30 Juli hingga 4 Agustus.
Posko OMC juga disiapkan untuk mendukung penanganan karhutla di Riau dan mengantisipasi kekeringan di Jawa Barat. Selain itu, operasi direncanakan untuk menjaga pasokan air di daerah tangkapan Danau Toba, Daerah Aliran Sungai Citarum, Brantas, dan Mamasa.
BMKG menegaskan OMC bukan pengganti pemadaman langsung ketika kebakaran terjadi. Penyemaian awan hanya dapat dilakukan apabila tersedia awan yang sesuai. Karena itu, pengawasan lapangan, pelaporan dini, kesiapan petugas, dan koordinasi pemerintah daerah tetap menjadi bagian penting dari mitigasi.
Pencegahan Karhutla Diperkuat di Tingkat Tapak
Upaya pencegahan juga dilakukan Kementerian Kehutanan. Dalam siaran pers 1 Agustus 2026, kementerian melaporkan kegiatan sosialisasi pencegahan dan pengendalian karhutla di Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus Kebun Raya Sriwijaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatra Selatan.
Kegiatan tersebut melibatkan 40 peserta dari empat desa di sekitar kawasan. Unsur pemerintah daerah, pengelola kawasan, kepolisian, TNI, dinas kehutanan, dan masyarakat membahas deteksi dini, mekanisme pelaporan, serta langkah pengendalian kebakaran secara terpadu.
Kepala BPHL Wilayah V Palembang Tuti Alawiyah Lubis menekankan bahwa “pencegahan merupakan langkah yang paling efektif” dalam pengendalian karhutla. Keterlibatan warga dinilai penting karena kawasan Kebun Raya Sriwijaya memiliki ekosistem gambut yang rentan terbakar pada musim kemarau.
Dampak Meluas ke Pertanian dan Kesehatan
BMKG meminta sektor pertanian menyesuaikan jadwal tanam dan mempertimbangkan varietas yang lebih tahan kering. Pengelola sumber daya air dan energi juga diminta menghitung ketersediaan air baku, volume bendungan, serta kemungkinan perubahan produksi listrik tenaga air.
Masyarakat perlu memperhatikan penurunan kualitas udara dan risiko gangguan kesehatan, termasuk infeksi saluran pernapasan serta dampak panas ekstrem. Informasi prakiraan dan peringatan terbaru sebaiknya diperiksa melalui kanal resmi BMKG dan pemerintah daerah, terutama sebelum melakukan pembakaran terbuka atau kegiatan yang berpotensi memicu api.
Langkah yang Dapat Dilakukan Masyarakat
Warga di daerah rawan diminta tidak membuka lahan dengan cara membakar, memastikan sumber api benar-benar padam, dan segera melapor apabila melihat asap atau titik api. Pemerintah desa dapat memperbarui daftar kontak petugas, memeriksa sumber air terdekat, serta menyiapkan jalur komunikasi dengan aparat dan kelompok masyarakat peduli api.
Pelaku usaha, pengelola perkebunan, dan pemegang izin kehutanan juga perlu memperketat patroli serta memastikan sarana pemadaman awal tersedia. Bagi masyarakat perkotaan, penghematan air dan pemantauan indeks kualitas udara menjadi langkah sederhana yang relevan selama periode kering. Informasi dari akun tidak resmi sebaiknya diperiksa kembali agar peringatan yang beredar tidak menimbulkan kepanikan atau keputusan yang keliru.
